Bukusiswasejarahindonesiakelas12edisirevisi2018 Flip EBook Pages 201250

dibandingkan dengan pengolahan tradisional. Hal ini berdampak pada orientasi
pasar. Penggunaan mesin pengolah gabah menopang peningkatan stok beras
nasional yang terus bertambah setiap tahunnya.

Pengolahan gabah yang menggunakan mesin pengolah merupakan salah
satu upaya mekanisasi pertanian. Mekanisasi merupakan usaha meningkatkan
hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern.
Mekanisasi pertanian banyak dilakukan di luar Pulau Jawa yang memiliki
lahan pertanian luas. Pada program mekanisasi pertanian, tenaga manusia dan
hewan bukan menjadi tenaga utama. Mekanisasi juga terkait dengan program
pasca panen, yaitu pengolahan hasil panen.

Selain program intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi dikembangkan
pula program diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis
usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah
satu hasil pertanian.

Diversifikasi pertanian dilakukan melalui dua cara, yaitu:

• Memperbanyak jenis kegiatan pertanian, misalnya seorang petani selain
bertani juga beternak ayam dan beternak ikan.

• Memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan, misalnya pada suatu
lahan selain ditanam jagung juga ditanam padi ladang.

Program pengembangan pertanian melalui Revolusi Hijau berdampak
pada peningkatan hasil pertanian, terutama padi, membawa Indonesia menjadi
negara swasembada beras pada tahun 1987. Keberhasilan swasembada ini
merupakan dampak positif dari proses modernisasi pertanian dan merupakan
salah satu prestasi yang dicapai Orde Baru.

Selain membawa keberhasilan Indonesia menjadi negara penghasil
swasembada beras, revolusi hijau juga membawa dampak terhadap kehidupan
petani di tingkat lokal. Di antaranya menurunnya pendapatan buruh tani
karena penggunaan teknologi modern, seperti traktor untuk pengolahan
lahan siap tanam. Masuknya mesin pengolah padi, heuler, mengurangi juga
pendapatan petani, mereka kehilangan pendapatan buruh penumbuk padi.
Hal ini menyebabkan surplus ekonomi bagi petani kaya. Di sisi lain Revolusi
Hijau juga menguatkan sistem ekonomi uang dan semakin mengintegrasikan
sistem ekonomi desa ke sistem ekonomi makro. Hasil pertanian sebagian di
perjualbelikan di samping disimpan sebagai cadangan. Uang mulai mengalir
ke pedesaan dan menghidupkan ekonomi di tingkat lokal. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Untuk mempertahankan hasil pertanian yang ada, pemerintah juga
menerapkan program rehabilitasi pertanian, yaitu usaha memperbaiki lahan
pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi
lahan produktif atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi
tanaman yang lebih produktif.

Dalam rangka menjalankan kebijakan rehabilitasi pertanian, pemerintah
menjalankan langkah-langkah:

• Memperluas, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi di seluruh
wilayah Indonesia.

• Menyempurnakan sistem produksi pertanian pangan melalui penerapan
berbagai paket program yang diawali dengan program Bimbingan Massal
(Bimas) pada tahun 1970, kemudian program intensifikasi massal
(Inmas), Intensifikasi Khusus (Insus) dan Supra Insus yang bertujuan
meningkatkan produksi pangan secara berkesinambungan.

• Membangun pabrik pupuk serta pabrik insektisida dan pestisida yang
dilaksanakan untuk menunjang proses produksi pertanian.

Langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan
hasil pertanian, antara lain:

• Membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi, dan menetapkan
harga dasar gabah.

• Memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani agar
petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya.

• Menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan
kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh pelosok daerah
yang bertujuan untuk memberikan motivasi produksi dan mengatasi
hambatan-hambatan yang dihadapi para petani.

4. Dampak Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang mendukung dan menopang aktivitas
manusia, juga memberikan dampak kepada penggunanya, baik positif maupun
negatif. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif
teknologi, misalnya teknologi komunikasi, seperti media komunikasi sosial
dan situs-situs, mereka dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi
secara lebih cepat dan lebih mudah. Seiring berkembangnya teknologi
komunikasi di Indonesia terasa komunikasi menjadi lebih mudah seiring
perkembangan teknologi.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Jika kita melihat sisi negatifnya, kemajuan teknologi terkadang membuat
orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih
memilih berinteraksi melalui handphone-nya daripada berkomunikasi dengan
orang di sekitarnya. Contoh, seorang anak sibuk ber-chatting dengan teman
melalui handphone miliknya daripada berbicara dengan saudaranya saat acara
keluarga sedang berlangsung. Kadang kemajuan teknologi ini juga membuat
seseorang menjadi kurang peka dengan ekspresi saat sedang berkomunikasi
dengan lawan bicaranya.

Saat kita terlalu sibuk dengan telepon atau Personal Computer kita, kita
akan memakan waktu yang cukup lama untuk berinteraksi di dunia maya. Kita
tidak sadar bahwa saat itu kita sedang membuang waktunya untuk berinteraksi
dengan hidup sebenarnya yang berada di sekitar kita. Banyaknya pengguna
sosial media dan pengakses internet ini, membuktikan bahwa masyarakat
Indonesia lebih suka berinteraksi dan bergaul secara virtual dengan pengguna
sosial media dan internet lainnya.

Salah satu ahli komunikasi massa yakni Harold D. Laswell dan Charles
Wright pernah menyatakan fungsi sosial media massa. Fungsi sebenarnya
antara lain yang pertama sebagai salah satu bentuk upaya penyebaran
informasi dan interprestasi seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang
terjadi (Social Surveillance). Kedua, sebagai upaya penyebaran informasi
yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial
lainnya (Social Correlation). Berikutnya sebagai upaya pewarisan nilai-nilai
luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Socialization). Dan yang
terakhir adalah sebagai penghibur khalayak ramai (Entertainment). (Dahlan,
2008)

Keempat fungsi menurut Harold D. Laswell dan Charles Wright ini
mulai terkikis sehubungan dengan kemajuan teknologi yang sedang terjadi.
Kini batasan akan komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi menjadi
agak semu. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi khususnya
di Indonesia, mengikuti itu akan muncul juga cara-cara berkomunikasi yang
baru, dalam hal ini misalkan melalui sosial media. Mungkin kini fungsi
telepon genggam dari yang awalnya hanya berfungsi untuk mengirimkan
pesan atau menelepon seseorang telah berkembang jauh menjadi ‘laptop’ yang
dapat dengan mudah dibawa kemana saja. Contoh yang berhubungan dengan
perkembangan tersebut adalah kini seseorang bisa saja tidak mengetahui nomor
telepon seseorang padahal orang tersebut merupakan sahabat karibnya. Orang
tersebut lebih memilih menyimpan pin BB dibandingkan dengan menyimpan
nomor telepon orang itu. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Melihat fenomena yang sedang terjadi khususnya di Indonesia ini, sangat
dikhawatirkan perkembangan teknologi itu membawa dampak buruk terhadap
kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan perkembangan
ini, dibutuhkan juga peningkatan akan kesadaran masyarakat mengenai
lingkungan sekitarnya. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi
cukup cepat ini, secara tidak sadar maupun sadar telah merubah beberapa pola
hidup masyarakat khususnya Indonesia. Contohnya kini banyak sekali anak-
anak yang mengalami ketergantungan akan gadget mereka maupun orang
tuanya.

Selain itu dampak negatif lainnya adalah perkembangan mereka dalam
hal bersosialisasi menjadi sangat lamban, karena terlalu fokus dengan gadget.
Hal tersebut dapat dengan mudah dan relatif cepat untuk mempengaruhi opini
publik. Kemajuan teknologi memang membawa dampak positif yang banyak
namun begitu juga dampak negatifnya. Misal dalam kasus buzzer di twitter,
bila informasi yang disebarkan merupakan ilmu berguna maka menjadi
hal yang positif, namun jika informasi yang disebarkan merupakan fitnah
terhadap seseorang maka hal itu akan merugikan pihak terkait.

Oleh karena itu, kita masyarakat Indonesia harus benar-benar cerdas
untuk memilah mana sisi positif dan negatifnya agar perkembangan teknologi
yang ada bisa kita sikapi dengan bijak dan selayaknya dilakukan, dijalankan
dengan benar dan seimbang.

Pada prinsipnya setiap perkembangan dan kemajuan dalam segi apapun
baik, dan setiap manusia menginginkan perubahan dalam konteks kehidupan
bermasyarakat. Dari sekian banyak bidang ada dan berpacu untuk kemajuan
salah satunya adalah bidang teknologi, yang menghadirkan perubahan dan
kemajuan untuk selanjutnya digunakan oleh manusia. Beragam teknologi
yang diciptakan memungkinkan manusia untuk bebas memilih apa yang
diinginkan.

Dari berkembangnya teknologi informasi komputer yang pesat ini, peran
serta masyarakat sangat besar dari perkembangannya. Hal ini dikarenakan
perubahan cepat dalam teknologi informasi telah merubah budaya sebagian
besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Masyarakat di
seluruh dunia telah mampu berinteraksi dan memperoleh informasi dalam
waktu singkat berkat teknologi komunikasi dan informasi yang mengalami
perkembangan yang sangat luar biasa.

Teknologi komunikasi akan selalu berkembang dari tahun ke tahun.
Perkembangan ini dikarenakan adanya pengaruh globalisasi dan dampak
dari negara maju yang semakin peka terhadap teknologi komunikasi. Berkat

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat menciptakan alat-
alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam
kegiatan kehidupannya tersedia berbagai kemudahan. Hal ini memungkinkan
manusia dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien.

Adanya teknologi baru dapat menciptakan kebudayaan yang baru pada
masyarakat serta teknologi sebagai pertanda kemajuan kebudayaan. Semakin
berkembangnya teknologi, di mana informasi apa saja bisa masuk dalam
kehidupan masyarakat kita, berarti ikut serta mempengaruhi tergesernya nilai-
nilai budaya Indonesia ini. Banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi
muda kebanyakan lebih suka terhadap budaya asing daripada kebudayaan
Indonesia sendiri. Hal ini menuntut kita untuk lebih waspada dalam menerima
budaya luar/asing.

Perkembangan teknologi tentu membawa perubahan yang begitu baik dan
pesat dalam kehidupan manusia. Perkembangan itu baik adanya jika sesuai
dengan apa yang diharapkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar
pengaruhnya dalam kehidupan berbudaya. Teknologi sendiri dapat muncul
dari ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dari zaman ke zaman. Namun,
pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembentukan budaya
mempunyai dampak positif maupun negatif.

Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi
informasi ini adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan kepada
teknologi yang semakin canggih sehingga banyak orang yang mulai melupakan
nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu contoh,
anak-anak zaman sekarang lebih senang bermain dengan gadget canggih
dibandingkan dengan permainan tradisional yang merupakan salah satu
kebudayaan Indonesia. Dengan hal tersebut, maka anak-anak tersebut tidak
dapat mengenal bahkan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia
sejak dahulu.

Berbagai informasi yang terjadi di berbagai dunia kini telah dapat
langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Tentunya
kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang besar pada kehidupan
umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini
juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai
yang ada dalam masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat
ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu
besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang
dianut masyarakat. baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Kemajuan teknologi televisi, telepon dan telepon genggam atau yang
sering disebut dengan gadget bukan hanya melanda masyarakat kota namun
juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat-masyarakat di pelosok-pelosok
desa. Akibatnya segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif
dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dan diakui atau tidak perlahan-
lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat khususnya
masyarakat perdesaan dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka.
Situasi ini telah memengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama
di kalangan remaja.

Kaum remaja yang paling rentan terkena pengaruh/dampak negatif
dari teknologi komunikasi. Jika dulu para siswa bersekolah dengan hanya
membawa buku-buku pelajaran ataupun alat tulis, kini para siswa berangkat
sekolah dengan peralatan gadget yang wajib mereka bawa. Apakah mereka
benar-benar membutuhkan gadget sebagai alat komunikasi atau tidak, yang
jelas bagi remaja, kadang merupakan sarana gaul yang mutlak mereka miliki.

Dari perkembangan teknologi informasi saat ini sesungguhnya sangatlah
berpengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia bahkan lebih banyak dampak
negatif yang ditimbulkan, jika kesadaran manusia akan kebudayaan Indonesia
sudah tidak ada maka lama kelamaan semakin canggihnya teknologi
mengakibatkan semakin punahkan kebudayaan di Indonesia. Karena itu
alangkah baiknya kita tidak terlalu kecanduan terhadap teknologi yang semakin
canggih, dan gunakanlah teknologi tersebut dengan kebutuhannya saja dan
kesadaran akan budaya yang ada sangatlah diperlukan agar kebudayaan di
Indonesia bisa tetap dilestarikan dan tidak hilang begitu saja.

Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan
adalah hal yang tak dapat kita hindari. Tetapi, kita dapat melakukan tindakan
yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat luas
agar kemajuan teknologi tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia
yang memiliki norma dan juga nilai-nilai yang luhur.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

KESIMPULAN
1. Reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis

multidimensional yang melanda Indonesia sekaligus adanya
tuntutan untuk terjadinya perubahan-perubahan di Indonesia
dalam berbagai bidang.
2. Selama masa Reformasi hingga kini, berbagai pembaruan
nyatanya memang terjadi. Pemilu misalnya, berlangsung
lebih demokratis. Pembaruan di bidang hukum juga terjadi.
Desentralisasi berlangsung, dan gerakan separatis GAM
bisa diakhiri.
3. Terhitung sejak bergantinya era Orde Baru ke era Reformasi,
hingga Pemilu tahun 2014 ada 4 tokoh yang menjadi presiden
RI: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno
Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
4. Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah yang
panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi

LATIH UJI KOMPETENSI
1. Jelaskan perbandingan antara pemilu yang dilakukan pada

masa Orde Baru dengan masa Orde Reformasi!
2. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi pemerintahan.

Jelaskan! Berikan pula penjelasan tentang pembaharuan
yang terjadi di bidang ini!
3. Jelaskan perbedaan antara pemerintahan Megawati dengan
SBY dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden! Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Bab VI
Indonesia Dalam Panggung
Dunia

“…. Mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan
bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antar pro-Rusia atau pro-
Amerika? Apakah tak ada pendirian yang harus kita ambil dalam mengejar
cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita
ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik
internasional, melainkan kita harus menjadi subjek yang menentukan sikap
kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia

merdeka seluruhnya.
“….. perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita
yang lama: percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita
sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari
pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mencapai
kedudukan Negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan
internasional yang ada itu untuk mencapai tujuan nasional. Belanda
berbuat begitu, ya segala bangsa sebenarnya berbuat semacam itu, apa
sebab kita tidak akan melakukannya? Tiap-tiap orang di antara kita tentu
ada menaruh simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi
perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi
hendaknya didasarkan kepada realitas, kepada kepentingan Negara kita
setiap waktu.” …..(Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang”

Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976)

Paragraf di atas adalah kutipan pidato Mohammad Hatta di depan
Sidang-sidang BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia)
pada 2 September 1948. Coba Kamu telaah pidato tersebut secara
cermat, setelah itu kaitkan dengan politik luar negeri Indonesia,
“bebas aktif”. Jelaskan menurut Kamu, adakah keterkaitan antara
pidato Mohammad Hatta tahun 1948 dengan politik luar negeri bebas
aktif?

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Sumber: SindoNews.com

Gambar 6.1 M.Hatta sedang berpidato di depan sidang BP KNIP

Pada September 1948, sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana
Menteri dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta memberikan keterangan
kepada Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan politik Negara Indonesia
saat itu. RI menghadapi berbagai rintangan yang tidak sedikit. Perundingan
dengan Belanda yang dimediasi oleh Komisi Tiga Negara dari PBB terancam
terputus. Sementara itu, kaum oposisi yang dimotori Front Demokrasi Rakyat
(FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin – Muso telah menambah buruk
situasi dan kondisi politik dalam negeri, dengan berbagai tuntutannya, antara
lain: mendesak pemerintah RI untuk membatalkan perjanjian Renville yang
notabene dibuat dan disepakati oleh Kabinet Amir Syarifuddin.

Perubahan sikap Amir Syarifudin ini terkait erat dengan terjadinya
perubahan politik Commintern (Komunis Internasional) yang pada masa
Perang Dunia menganut Doktrin Dimitrov (garis lunak) yang mengizinkan
pihak Komunis bekerja sama dengan kapitalis untuk memerangi Fasis. Namun,
kebijakan ini berubah seiring munculnya Perang Dingin setelah berakhirnya
Perang Dunia II antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok
Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Melalui Doktrin Zdanov (garis keras)
komunis diperintahkan untuk kembali menganut sikap menentang kelompok
kapitalis. Perubahan sikap Commintern ini diyakini memicu perubahan sikap
partai-partai komunis di seluruh dunia, yang pada masa Perang Dunia II
bekerjasama dengan kelompok nasionalis berbalik menentang, hal inilah yang
diyakini menjadi latar belakang muncul perubahan sikap Amir Syarifudin dan
pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948.

Mengenai pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam
Perang Dingin di masa itu, fraksi FDR PKI dalam BP KNIP mendesak supaya
RI memilih pihak Uni Soviet. Terkait desakan tersebut, Hatta menyatakan
bahwa politik RI tidak memilih salah satu pihak, melainkan memilih jalan
sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Sejak keterangan Hatta tersebut politik Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

luar negeri RI disebut politik bebas dan aktif. Bebas artinya menentukan jalan
sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga; aktif artinya ikut serta
secara aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan bersahabat dengan
semua bangsa.

Dalam keterangan pemerintah di hadapan sidang BP KNIP tanggal
2 September 1948, Bung Hatta selaku Perdana Menteri mengatakan:
“pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek
dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi
subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan
tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”. Selanjutnya Bung
Hata berkata: “Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan
dari pada pergolakan internasional”. Dengan kata lain, sikap netral yang
diambil Indonesia, bukan berarti Indonesia mengisolasi diri dan pasif terhadap
perkembangan dunia internasional. Sebaliknya justru Indonesia harus aktif
dalam forum internasional serta mampu memanfaatkannya demi kepentingan
nasional.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia merupakan amanat paragraf
keempat Preambule Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa
Pemerintah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna dari
amanat tersebut, pemerintah Indonesia harus turut serta memperjuangkan
terbebasnya pranata dunia dari segala macam bentuk kolonialisme. Indonesia
juga harus secara aktif mewujudkan tercapainya perdamaian dunia berupa
keterlibatan aktifnya dalam penyelesaian konflik di kawasan-kawasan tertentu
maupun perjuangan bagi terciptanya perdamaian dunia.

Peran aktif Indonesia dalam pergaulan internasional diimplementasikan
dalam berbagai partisipasi aktif Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian
dunia. Beberapa peran aktif di berbagai peristiwa seperti melaksanakan
Konferensi Asia Afrika, aktif dalam Gerakan Non Blok, membentuk ASEAN,
dan mengirim Pasukan Garuda ke berbagai wilayah konflik di dunia.

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang politik luar negeri Indonesia
secara utuh dalam bab ini akan bahas tentang landasan politik luar negeri
bebas aktif Indonesia dan pelaksanaannya sejak tahun 1948 hingga masa
Reformasi. Selain itu akan dibahas juga peran aktif Indonesia di panggung
dunia/internasional khususnya dalam menjaga perdamaian dunia.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

202 Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat:
1. Menjelaskan Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Indonesia.
2. Menganalisis perkembangan politik luar negeri Indonesia

sejak tahun 1945 sampai dengan era Reformasi.
3. Menganalisis peran Indonesia dalam percaturan politik

internasional/panggung dunia khususnya dalam menjaga
perdamaian dunia.
4. Mengambil hikmah dari penerapan politik luar negeri bebas
aktif dan partisipasi aktif Indonesia di panggung dunia.

ARTI PENTING
Mempelajari sejarah Indonesia dalam panggung dunia
merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa mengetahui
faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan politik
luar negeri bebas aktif serta implementasi/penerapannya sejak
proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 hingga masa Reformasi.
Selain itu, kita bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa
perjalanan politik luar negeri bebas aktif dari setiap periode
pemerintahan sehingga kita dapat mengambil hikmah dan
pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Mengamati Lingkungan

Kamu diskusikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia saat
ini dalam kaitannya dengan perkembangan politik luar negeri Indonesia
saat ini. Coba kamu temu kenali isu-isu atau masalah-masalah di kawasan
yang memperlihatkan konflik kepentingan antarnegara. Bagaimana
pendapat kalian mengenai sikap Indonesia dalam merespons isu dan
masalah yang berkembang di atas.

A. Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri
Indonesia Bebas Aktif

Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan
sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat
memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional,
baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan
tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan
merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai
sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa
berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan
situasi internasional.

Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah
Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan
politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah
satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang
termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan
manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan, bahwa Pancasila merupakan salah
satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia.
Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa
Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di
Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang
dari Pancasila. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri
Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea
pertama “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan alinea keempat”….
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial….”.

Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan
nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
alinea keempat yang menyatakan: “Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial….”

Kemudian agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam
politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan
landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah
sesuai dengan kepentingan nasional.

Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional
dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan
melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat
setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal
1 November 1945 yang isinya adalah; politik damai dan hidup berdampingan
secara damai; tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain;
politik bertetangga baik dan kerja sama dengan semua negara di bidang
ekonomi, politik dan lain-lain; serta selalu mengacu pada Piagam PBB dalam
melakukan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya pada masa Demokrasi Terpimpin landasan
operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang
terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13
ayat 1 dan 2 UUD 1945, Amanat Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali
Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai “Manifesto Politik
Republik Indonesia”.

Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai Garis Besar
Haluan Negara. Berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, Manifesto
tersebut memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, yaitu:

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Tudjuan djangka pendek jaitu melandjutkan perdjuangan anti imperialisme
ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-
tengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri jang sekarang sedang berlaku
kepada negara kita dalam pergolakan dunia menudju kepada suatu
imbangan baru. Sementara dalam djangka pandjang di bidang luar negeri,
Revolusi Indonesia bertudjuan melenjapkan imperialisme di mana-mana,
dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia jang kekal dan abadi.
Menurut Manipol, diplomasi jang sesuai dengan fungsinja sebagai art
jang berhubungan dengan tjara melaksanakannja harus tidak mengenal
kompromi, harus radikal dan revolusioner.

(Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, 1971. Jakarta:
Deplu, 1971, hlm.259)

Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari sejarah
Indonesia, sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Walaupun
Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum
berakhir, sebab negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis (Barat),
masih ada dan berusaha menanamkan pengaruhnya. Indonesia berusaha pula
menghindari dari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dan masuk
menjadi anggota Non Blok.

Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik/Manipol Indonesia berdasarkan
pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama
“Djalanja Revolusi Kita”, yang menetapkan penegasan mengenai cara-cara
pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia
tidak netral, tidak menjadi penonton dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas
tidak sekedar “cuci tangan”, tidak sekedar defensif, tapi aktif dan berprinsip
serta berpendirian.

Manipol, Djarek (Djalanja Revolusi Kita), merupakan embrio kelahiran
serta doktrin baru, yaitu dunia tidak terbagi dalam Blok Barat, Blok Timur
dan Blok Asia Afrika/Blok ketiga. Akan tetapi dunia terbagi menjadi dua
Blok yang saling bertentangan yaitu New Emerging Forces/Nefos dan Old
Established Forces/Oldefos.

Nefos merupakan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit.
Sementara Oldefos merupakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan.
Doktrin Nefos dan Oldefos menjadi dasar politik luar negeri anti imperialis
dan kolonialis yang lebih militan. Soekarno mewujudkan gagasan Nefos dan
Oldefos itu dengan suatu strategi diplomasi yang agresif dan konfrontatif
dengan negara-negara Barat. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia
kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, di antaranya
adalah Ketetapan MPRS No. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang
penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP
MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah:

1) Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk
manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2) Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan
rakyat.

Selanjutnya landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas
lagi dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara tanggal 22 Maret 1973, yang berisi:

1) Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan
mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan
ekonomi;

2) Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah
Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-
negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui
pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat
wadah dan kerja sama antara negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa
Asia Tenggara;

3) Mengembangkan kerja sama untuk maksud-maksud damai dengan semua
negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya
dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan
kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan
nasional.

Ketetapan-ketetapan MPR era Orde Baru dijabarkan dalam pola umum
pembangunan jangka panjang dan pola umum Pelita dua hingga enam, pada
intinya menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas
dan aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya
dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian
dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Namun demikan, menarik untuk dicatat
bahwa TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 berbeda dengan TAP MPRS tahun
1966. Perbedaan ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno
ke Soeharto, sehingga konsep perjuangan Indonesia yang selalu didengung-
dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme
tidak lagi memunculkan dalam TAP MPR tahun 1973 di atas. Selain itu, sosok

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

politik luar negeri Indonesia juga lebih difokuskan pada upaya pembangunan
bidang ekonomi dan peningkatan kerja sama dengan dunia internasional.

Selanjutnya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978, pelaksanaan politik luar
negeri Indonesia juga telah diperluas, yaitu ditujukan untuk kepentingan
pembangunan di segala bidang. Realitas ini berbeda dengan TAP-TAP MPR
sebelumnya, yang pada umumnya hanya mencakup satu aspek pembangunan
saja, yaitu bidang ekonomi. Pada TAP MPR RI No. II/MPR/1983, sasaran
politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih spesifik dan rinci.
Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika
politik internasional yang berkembang saat itu.

Pasca-Orde Baru atau dikenal dengan periode Reformasi yang dimulai
dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono secara substansif landasan operasional politik luar negeri
Indonesia dapat dilihat melalui: ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tanggal
19 Oktober 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode . GBHN ini
menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis
ekonomi dan krisis nasional pada 1997, yang kemudian dapat mengancam
integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antaranya adanya
ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang
demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan
perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala
bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan
ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai
dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu:

1) menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju
pencapaian tujuan nasional;

2) ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja
sama untuk kepentingan rakyat Indonesia;

3) memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam
rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang;

4) meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan
ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional
dan internasional; Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

5) mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan
bebas;
6) memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga;
7) mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam
kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan
kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.
Ketetapan MPR di atas, secara jelas menegaskan arah politik luar negeri
Indonesia yang bebas dan aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional,
menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung
perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta
meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi
kesejahteraan rakyat.

TUGAS
Buatlah rangkuman materi tentang landasan ideal, konstitusional, dan
operasional politik luar negeri indonesia.

B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya

1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia

belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya.
Akan tetapi pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki
landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada
tiga sasaran utama yaitu; 1). Memperoleh pengakuan internasional terhadap
kemerdekaan RI, 2). Mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha
Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, 3). Mengusahakan serangkaian
diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi
dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga
dalam bentuk good offices ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana
disebut di atas, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan
diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Amerika
(Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur) pada masa awal berdirinya negara
Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok
yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu
itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter Asian
Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret–2 April 1947.
Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk
bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia,
yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai
antarbangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada
di dunia. Dengan demikian di dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat
dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah
sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak
meredakan Perang Dingin tersebut.

Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak
dalam Perang Dingin tersebut selain untuk meredakan ketegangan yang ada
juga dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu
mencari dukungan dunia Internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya.
Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu (blok) yang ada belum tentu
akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena
pada waktu itu negara-negara dari Blok Barat (Amerika) masih ragu-ragu
untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda
yang juga termasuk salah satu dari Blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin
Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa
tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara Blok
Timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain
itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan
atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah
tersebut.

Secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya
pada saat Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangannya
kepada BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengenai
kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948, pada saat itu Hatta
mengatakan bahwa:

“………tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan
kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia
atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita
ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa
pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

dalam pertarungan politik Internasional, melainkan kita harus menjadi
subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan
tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.” ( Sumber: Sejarah
Diplomasi RI dari Masa ke Masa, Deplu, 2004)

Dari pernyataan Mohammad Hatta tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia
berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu.
Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau
minimal meredakan Perang Dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan
semua negara baik di Blok Barat maupun di Blok Timur, karena hanya
dengan cara demikian cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia dapat dicapai. Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak
memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia
berniat untuk menciptakan blok baru. Karena itu menurut Hatta, Indonesia
juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga
yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu.

Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik
luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah Bebas Aktif, yang
artinya dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak hanya
tidak memihak tetapi juga “aktif“ dalam usaha memelihara perdamaian dan
meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara
“bebas“ mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling
menghargai.

Sejak Mohammad Hatta menyampaikan pidatonya berjudul ”Mendayung
Antara Dua Karang” di depan Sidang BP KNIP pada bulan September 1948,
Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai
sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu Blok negara-
negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di
dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara
besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya
meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945).

Diskusikanlah dalam kelompok isi atau kandungan
dari Pembukaan UUD 1945, jelaskan kaitannya dengan
pelaksanaan politik luar negeri “Bebas Aktif”.

Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai
kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak
diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing
atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang
kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar
negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta
konstelasi politik internasional pada saat itu.

2. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlermenter Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca
kemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala
macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh
pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di
Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik
bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan
Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana
mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada
17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi
agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia.

Pada waktu itu Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan
dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia
mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan
ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai
kepentingannya. Betapa pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani
oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang
kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil
mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan.

Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai
dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan
monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran
dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah
satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk
solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok
(GNB) atau (Non-Aligned Movement/NAM). Forum ini merupakan refleksi
atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika
Serikat ) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas
aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari
belenggu penjajahan. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa (Demokrasi Terpimpin)

Pada masa Demokrasi Terpimpin ( ), politik luar negeri
Indonesia bersifat high profile, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan
kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu
kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan
pembentukan identitas bangsa (national character building). Kepentingan
nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan
untuk mencari dukungan international terhadap eksistensi Indonesia sebagai
bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukan
karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia
internasional.

“Onward no retreat” adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam
beberapa pidato Presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusionernya
dalam membangun Kekuatan Dunia Baru (new emerging forces). Dalam
mempromosikan Indonesia ke dunia internasional Presiden Soekarno juga
menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat
yang tercermin dari Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang
menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang diperhitungkan dapat menjadi satu
kekuatan (Nasakom Jiwaku). untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme
dan Imperialisme). Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik
luar negeri Indonesia yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik
maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara
Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno memberi peluang
politik kepada PKI sehingga partai yang pernah menikam perjuangan bangsa
Indonesia pada tahun 1948, berkembang menjadi partai terbesar dan paling
berpengaruh di Indonesia sekitar tahun . Kebijakan Soekarno itu
didasari oleh keinginannya agar kaum komunis yang merupakan salah satu
kekuatan politik mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak
merasa dianggap sebagai kelompok luar.

Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan
usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia
internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun
diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari
dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan
Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestige menjadi
faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas
politik luar negeri ini. Sebagai dampaknya Soekarno banyak meninggalkan
masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Soekarno beranggapan

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah
hal yang tidak terlalu penting. Ia beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-
pengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah
hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif
namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada
kenyatannya morat-marit akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus,
penghasilan negara merosot sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek
Politik Mercusuar seperti GANEFO (Games of The New Emerging Forces)
dan CONEFO ( Conference of The New Emerging Forces) terus membengkak.
Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan
ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan
dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme.
Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu
“Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces).
Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya
akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan lama (Oldefos) dan
kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif (Nefos).
Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham
yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis Barat. Dalam
upayanya mengembangkan Nefos, Presiden Soekarno melaksanakan Politik
Mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi
jalan bagi Nefos di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan
eksistensi Indonesia dan Nefos juga dapat dilihat dari pembentukan poros
Jakarta – Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-
negara sosialis dan komunis seperti China.

Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi
dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan
logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia
pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan
sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, Indonesia perlu mencari
negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang
mudah, yakni negara China dan Uni Soviet. Namun sayangnya, seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diinisiasi
Soekarno untuk Indonesia rupanya kurang memperhatikan sektor domestik.

Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme karena dalam
kenyataannya, sebagian dari bangsa dan negara Indonesia masih dikuasai
Belanda, yakni Irian Barat (sekarang Papua). Setelah jalan diplomasi selalu Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

mengalami kegagalan, maka Soekarno memutuskan akan merebut kembali
Irian Barat dengan kekuatan bersenjata. Melihat kesungguhan Indonesia,
sikap Amerika Serikat yang kemudian berubah membantu Indonesia,
terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet
guna mendapatkan kembali Irian Barat. Taktik konfrontatif ini kemudian
digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia
dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap
oleh Indonesia sebagai produk Nekolim (Neokolonialisme dan imperialisme).
Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai Anggota
Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia.
Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia menyatakan keluar dari
PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat.
Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan
dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan
internasional.

4. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Baru

PadamasaawalOrdeBaru terjadiperubahanpadapolahubunganluarnegeri
Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia
lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan
ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik
keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang
mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik
luar negeri (polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-
pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East
Asian Nation (ASEAN). Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia
saat itu adalah pembangunan ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi
yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa
abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal
penerapan New Order (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana
internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan,
serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan
Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.

Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif.

“ Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak
identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa
Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang
bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak
berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun
secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai
masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun,
baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumpulan Pidato
Presiden Soeharto, -presiden.pnri.go.id/speech)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar
negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus
terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya
stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan
Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan
dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing,
serta bantuan pinjaman. Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi
Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya
tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya
antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri
konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali
kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui
investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk
menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar
negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada
saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian
Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia
sebagai suatu negara.

Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN
bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Indonesia
memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN
merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN
dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada
kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu
pembangunan ekonomi dan sikap nonkomunis. Dengan demikian, stabilitas
negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri
sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka
politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba
difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan
Soeharto mencoba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri
baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea
Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping
itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untuk membentuk
citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan
sangat layak bagi investasi industri. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Presiden Soeharto memakai Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya
Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan
pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan.
Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerja sama
antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia
mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara
lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya.
Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan
menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya memberikan
pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.

Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi
perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan
kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara
produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer
pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian
dunia.

Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang
berbeda dengan pendahulunya. Di paruh pertama kepemimpinannya, dia
cenderung adaptif dan low profile. Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya,
sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile.
Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang
pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi
dan keamanan dalam negeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan
bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan akomodatif
(di luar negeri).

5. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi

Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat
dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi
pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada
upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia
serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat
itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada
politik internasional.

Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden
B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki
citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat
di Timor-Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik
simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds
(IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi
krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang
baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden setelah
pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, hubungan RI
dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya
Timor- Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan
citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu beliau banyak melakukan
kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri
yang ekstensif, selama masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid
secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya
dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini,
selain isu Timor-Timur, adalah soal integritas tertorial Indonesia seperti kasus
Aceh, Papua dan isu perbaikan ekonomi.

Diplomasi di era pemerintahan Abdurahman Wahid dalam konteks
kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi,
rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya
menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas
teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi
melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman
terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Wahid menjadi kepentingan
nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Akan tetapi kebijakan
politiknya itu ternyata dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negeri
sebagai kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disintegrasi dan
konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Faktor-
faktor semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab pada awal tahun
2001, munculnya desakan dari DPR/MPR-RI agar Presiden Abdurrakhman
Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden RI.

Setelah Presiden Abdurahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati
dilantik menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal
23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan
dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia
mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari
pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memerhatikan dan
memertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan
diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati juga Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik di
tanah air seperti, Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor
Barat.

Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi
ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan
Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air. Sehingga dapat
dipahami, jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan
Megawati.

Pada Pemilihan Umum tahun 2004 yang merupakan pemilihan presiden
secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih
menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi presiden
Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004.

Selama era kepemimpinnya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia
dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerja sama
dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahan
global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di
masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan
bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal tersebut dapat dilihat
dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang
sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun
sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia.

Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu:

1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara
lain (Jepang, China, India, dll).

2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-
perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar
negeri (internasional).

3. Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba
menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi
internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia
membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.

4. Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia
internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity,
harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam
konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri
Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

TUGAS

1. Jelaskan tentang landasan politik luar negeri Indonesia, dan apa yang
dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif!

2. Jelaskan dasar pemikiran lahirnya kebijakan politik luar negeri bebas
aktif Indonesia!

3. Jelaskan kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
Indonesia dengan isi dari Pembukaan UUD 1945!

4. “Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan
gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya
perdamaian dunia”. Kaitkan pernyataan tersebut dengan kebijakan
politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada masa Demokrasi
Parlementer. Lakukan analisis!

5. Jelaskan dinamika arah politik luar negeri Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin!

6. Jelaskan peran serta Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian
dunia, sebagai bentuk kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif,
pada masa Orde Baru!

7. Buatlah perbandingan dalam hal penerapan kebijakan politik luar negeri
bebas aktif Indonesia yang dilakukan pada masa Presiden B.J. Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang
Yudhoyono!

8. Dalam konteks Perang Dingin pada masa kini sudah tidak ada lagi,
masihkah diperlukan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif oleh
Indonesia? Mengapa? Buat analisis!

TUGAS

a. Bagi peserta didik kedalam 6 kelompok
b. Masing-masing kelompok mencari informasi tentang topik yang

berbeda. Topik tersebut adalah:
1. Konferensi Asia Afrika (KAA)
2. Gerakan Non Blok (GNB)
3. Misi pemeliharaan Perdamaian Garuda
4. ASEAN
5. Organisasi Konferensi Islam (OKI)
6. Deklarasi Djuanda
7. Jakarta Informal Meeting (JIM)
Informasi yang diperoleh akan dijadikan sumber untuk menulis makalah
kelompok pada pertemuan berikutnya. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

C. Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia

1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) Sumber: Bakosurtanal, Gambar 6.2 Kawasan negara peserta KAA

Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945, tidak berarti berakhir
pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta
perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama
di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah
baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada
tingkat perang terbuka, seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika
Selatan, dan Afrika Utara.

Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok
kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok
Barat dan Blok Timur. Masing-masing Blok berusaha menarik negara-negara
Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan
tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung
di antara dua Blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut
dikenal dengan nama “Perang Dingin”.

Munculnya ketegangan dunia akibat dari adanya persaingan antara Blok
Barat dan Blok Timur sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di
kawasanAsia danAfrika yang pada akhir PD II sebagian besar baru memperoleh
kemerdekaannya. Adanya persaingan kedua blok tersebut, membuat negara-
negara Asia Afrika khawatir bahwa wilayah mereka akan dijadikan arena
persaingan dan perebutan pengaruh yang bisa menyebabkan ketidakstabilan
politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Kekhawatiran mereka menjadi
kenyataan dengan munculnya beberapa konflik di kawasan Asia seperti Perang
Vietnam dan Perang Korea. Dalam dua konflik tersebut, pihak-pihak internal
yang bersengketa atau berkonflik mendapatkan dukungan dari masing-masing

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

blok. Korea Utara dan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari Blok Timur
(Uni Soviet), sedangkan pihak lawannya, Korea Selatan dan Vietnam Selatan
mendapatkan dukungan dari Blok Barat (AS). Dalam persaingan antara kedua
blok tersebut, keduanya memang tidak pernah berhadapan secara langsung
dalam perang terbuka.

Melihat fenomena seperti itu, beberapa pemimpin negara-negara Asia
Afrika yang baru merdeka, seperti Indonesia, India, Burma/Myanmar, Srilanka
dan Pakistan, berinisiatif untuk membuat pertemuan yang akan mendiskusikan
permasalahan-permasalahan dunia yang krusial pada saat itu. Keadaan itulah
yang melatarbelakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia
Afrika.

Gagasan untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan negara-
negara Asia-Afrika diawali dari pertemuan di Kolombo yang digagas oleh
PM Srilangka Sir John Kotelawala. Pertemuan ini dikenal dengan Sidang
Panca Perdana Menteri yang dihadiri oleh para Perdana Menteri dari
Burma, Srilangka, India, Indonesia dan Pakistan. Munculnya gagasan untuk
mengadakan sidang ini didorong oleh kekhawatiran dan keprihatinan atas
situasi peperangan yang sedang berkecamuk di Indocina, dan perkembangan
perlombaan senjata nuklir antara dua blok.

Adanya undangan dari Srilangka tersebut disambut baik oleh Indonesia,
yang sejak bulan Juli 1953 pemerintahan Indonesia dipegang oleh Ali
Sastroamidjojo. Rencana pertemuan tersebut dinilai sebagai kesempatan yang
sangat baik untuk merealisasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Ali Sastroamidjojo dalam keterangannya di depan Parlemen
pada Agustus 1953 telah menegaskan, bahwa dalam usaha memperkokoh
perdamaian dunia perlu dirintis dan diorganisasi kerja sama antara negara-
negara Asia-Afrika terutama yang baru merdeka.

Sebelum berangkat PM Ali Sastroamidjodjo ke Kolombo, Menlu
Sunario dan para Dubes Indonesia di negara-negara Asia Afrika mengadakan
pertemuan di Tugu, Bogor. Pertemuan itu membahas rumusan-rumusan yang
akan menjadi bahan bagi PM Ali Sastroamidjojo untuk dibawa ke Kolombo,
sebagai dasar usul Indonesia untuk meluaskan gagasan kerja sama regional di
tingkat Asia-Afrika.

Sebelum berangkat ke Kolombo, PM Ali menemui Presiden Soekarno di
Istana Merdeka pada bulan April 1955. Dalam pertemuan tersebut, Presiden
Soekarno berpesan supaya dalam pertemuan Kolombo nanti, Indonesia
harus bisa memperjuangkan tekadnya untuk mengadakan sebuah konferensi
yang melibatkan banyak negara Asia-Afrika. “Ingat Ali, ini adalah cita-cita Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

bersama; hampir 30 tahun yang lalu kita dalam pergerakan nasional melawan
penjajahan, kita sudah mendengungkan solidaritas Asia Afrika”, kata Presiden
Soekarno.

Pertemuan lima perdana menteri itu akhirnya berlangsung pada tanggal 28
April – 2 Mei 1954, Perdana Menteri Ceylon Srilangka (Sir Jhon Kotelawala),
Perdana Menteri Burma ( U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali
Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohamad Ali Jinah) melakukan pertemuan
informal di Kolombo. Pertemuan tersebut kemudian dinamakan Konferensi
Kolombo.

Pada awalnya pertemuan ini tidak memiliki agenda khusus dan hanya
“neighbours groups” yang diadakan untuk mempererat hubungan antar
kepala negara. Namun pada saat pertemuan dilangsungkan, kondisi di Vietnam
mengalihkan hal tersebut. Lima kepala negara yang hadir lalu memfokuskan
perhatian pada kasus ini, terutama pada kemungkinan eskalasi perang yang
terjadi.

Adapun topik yang kemudian didiskusikan meliputi, kondisi Indocina,
bom hidrogen, kolonialisme dan nasonalisme serta komunisme internasional.
Gagasan Indonesia untuk mengadakan pertemuan negara-negara Asia-Afrika
akhirnya baru bisa disampaikan pada sidangnya yang ke-6 pada tanggal 30
April sore hari. PM Ali Sastroamidjojo berkesempatan mengajukan usulnya
supaya diadakan “suatu Konferensi yang sama hakekatnya dengan Konferensi
Kolombo, tapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya memasukkan
negara-negara Asia tetapi juga negara-negara Afrika lainnya.

Hal yang menarik perhatian para peserta konferensi, di antaranya
pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo:

” Di mana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengah-
tengah persaingan dunia. Kita sekarang berada di persimpangan jalan
sejatah umat manusia. Oleh karena itu, kita Lima Perdana Menteri negara-
negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah
yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili.
Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk
mengadakan pertemuan lain yang lebih luas, antara negara-negara Afrika
dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di
negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi
negara-negara Afrika dan Asia lainnya”. (Ali Sastroamidjojo, Tonggak-
tonggak di Perjalananku, Kinta, 1974)

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Pernyataan tersebut memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia
Afrika. Selanjutnya, soal perlunya Konferensi Asia Afrika diadakan, diajukan
pula oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Usul itu akhirnya diterima oleh
semua peserta konferensi, walaupun masih dalam suasana keraguan. Akhirnya,
dalam pernyataan bersama pada akhir Konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa
para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan kehendak untuk
mengadakan konferensi negara-negara Asia dan Afrika dan menyetujui usul
agar Perdana Menteri Indonesia dapat menjajaki kemungkinan mengadakan
konferensi tersebut.

Konferensi Kolombo selanjutnya menugaskan Indonesia agar menjajaki
kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka
menunaikan tugas itu Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui
saluran diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika. Maksudnya, untuk
mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide
mengadakan Konferensi Asia Afrika. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan
bahwa tujuan utama konferensi tersebut ialah untuk membicarakan kepentingan
bersama bangsa-bangsa Asia dan Afrika pada saat itu, mendorong terciptanya
perdamaian dunia, dan mempromosikan Indonesia sebagai tempat konferensi.
Ternyata pada umumnya negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide
tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumahnya.

Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri
peserta Konferensi Kolombo (Birma, Srilangka, India, Indonesia, dan
Pakistan) mengadakan Konferensi di Bogor pada 28 dan 29 Desember
1954, yang dikenal dengan sebutan Konferensi Lima Negara. Konferensi ini
membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi
Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika
diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi
tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta
disampaikan oleh Pemerintah Indonesia atas nama lima negara.

Sumber: Jamie Mackie, 2005 Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah
25 negara, yaitu: Afganistan, Kamboja, Federasi
Gambar 6.3 Gedung Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok (China),
Merdeka Mesir, Ethiopia, Pantai Emas (Gold Coast), Iran, Irak,
Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya,
Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand
(Muangthai), Turki, Republik Demokrasi Vietnam
(Vietnam Utara), Vietnam Selatan, dan Yaman. Waktu
Konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April
1955. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Mengingat negara-negara yang akan diundang mempunyai politik luar
negeri serta sistem politik dan sosial yang berbeda-beda. Konferensi Bogor
menentukan bahwa penerima undangan untuk turut dalam konferensi Asia
Afrika tidak berarti bahwa negara peserta tersebut akan berubah atau dianggap
berubah pendiriannya mengenai status dari negara-negara lain. Konferensi
menjunjung tinggi pula asas bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup
sesuatu negara tidak akan dapat dicampuri oleh negara lain. Maksud utama
konferensi ialah supaya negara-negara peserta menjadi lebih saling mengetahui
pendirian mereka masing-masing.

Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang
Konferensi. Hotel Homann, Hotel Preanger, dan 12 (duabelas) hotel lainnya
serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai
tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Dalam kesempatan
memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung pada 17 April 1955,
Presiden RI Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia
menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi
Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian
nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan
menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi.

Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan
kepada Kepala Pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara
yang diundang hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi
Afrika Tengah (Central African Federation), karena memang negara itu masih
dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya
menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih
ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat
Jakarta pada 16 April 1955.

Pada tanggal 18 April 1955 Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di
Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan
pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Sidang-
sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI Ali
Sastroamidjojo.

Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama
yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamian
dunia. Ada sepuluh pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka
itu disebut Dasasila.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Dasasila Bandung
1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan,

serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam
PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua
bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan
persamaan semua bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam
negara lain.
5. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan
diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan
Piagam PBB.
6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi
terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan
jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain
yang sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Dalam penutup komunike terakhir dinyatakan bahwa Konferensi Asia
Afrika menganjurkansupayakelimanegarapenyelenggaramempertimbangkan
untuk diadakan pertemuan berikutnya dari konferensi ini, dengan meminta
pendapat negara-negara peserta lainnya. Tetapi usaha untuk mengadakan
Konferensi Asia Afrika kedua selalu mengalami hambatan yang sulit diatasi.
Tatkala usaha itu hampir terwujud (1964), tiba-tiba di negara tuan rumah
(Aljazair) terjadi pergantian pemerintahan, sehingga konferensi itu dibatalkan.

Konferensi Asia Afrika di Bandung, telah berhasil menggalang persatuan
dan kerja sama di antara negara-negaraAsia danAfrika, baik dalam menghadapi
masalah internasional maupun masalah regional. Konferensi serupa bagi Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

kalangan tertentu di Asia dan Afrika beberapa kali diadakan pula, seperti
Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi
Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika.

KonferensiAsiaAfrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan
moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah
memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah
sejumlah negara merdeka di Benua Asia dan Afrika. Semua itu menandakan
bahwa cita-cita dan semangat Dasa Sila Bandung semakin merasuk ke dalam
tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jiwa Bandung dengan Dasasilanya
telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung
telah melahirkan paham Dunia Ketiga atau “Non-Aligned” terhadap dunia
pertamanya Washington dan dunia keduanya Moscow.

Dengan diselenggarakannya KAA di Bandung, kota Bandung menjadi
terkenal di seluruh dunia. Semangat perdamaian yang dicetuskan di Kota
Bandung dijuluki “Semangat Bandung” atau “Bandung Spirit”. Untuk
mengabadikan peristiwa sejarah yang penting itu jalan protokol di Kota
Bandung yang terbentang di depan Gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia
Afrika.

Perhatikan foto di bawah ini, siapa saja yang ada dalam foto tersebut?

Sumber: Jamie Mackie, Gambar 6.4 Soekarno, M. Hatta, dan Tokoh KAA

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Sumber: Jamie Mackie, Gambar 6.5 Presiden Soekarno membuka KAA . Gerakan Non-Blok/Non Align Movement (NAM)

Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non Align Movement (NAM) adalah suatu
gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan
lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar
negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan
Blok Barat atau Blok Timur. Gerakan Non Blok merepresentasikan 55 persen
penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara
anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan
setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan secara geografis berada di benua
Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya di era 1950-an negara–
negara di dunia terpolarisasi dalam dua blok, yaitu Blok Barat di bawah
pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet.
Pada saat itu terjadi pertarungan yang sangat kuat antara Blok Barat dan
Blok Timur, era ini dikenal sebagai era Perang Dingin (Cold War) yang
berlangsung sejak berakhirnya PD II hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun
1989. Pertarungan antara Blok Barat dan Blok Timur merupakan upaya untuk
memperluas sphere of interest dan sphere of influence. Dengan sasaran utama
perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia.

Dalam pertarungan perebutan pengaruh ini, negara-negara dunia ketiga
(di Asia, Afrika, Amerika Latin) yang mayoritas sebagai negara yang baru
merdeka dilihat sebagai wilayah yang sangat menarik bagi kedua blok untuk
menyebarkan pengaruhnya. Akibat persaingan kedua blok tersebut, muncul
beberapa konflik terutama di Asia, seperti Perang Korea, dan Perang Vietnam. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Sumber: Deppen, Gambar 6.6 Presiden Soekarno sedang berpidato pada
KTT GNB I di Beograd

Dalam kondisi seperti ini, muncul kesadaran yang kuat dari para pemimpin
dunia ketiga saat itu untuk tidak terseret dalam persaingan antara kedua blok
tersebut.

Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam
proses kelahiran organisasi ini. Lahirnya organisasi Gerakan Non Blok
dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga
terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu
karena adanya persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur.

KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Tujuan KAA
adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu
dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru
merdeka tersebut pada tataran hubungan internasional. Sejak saat itu proses
pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, tokoh-tokoh yang memegang
peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Ghamal Abdul Naser, Presiden
Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden
Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito. Kelima tokoh
ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.

Adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan
antara Blok Barat dan Blok Timur, yang dimulai dari pecahnya perang Vietnam,
perang Korea dan puncaknya krisis Teluk Babi di Kuba, yang hampir saja
memicu Perang Dunia III mendorong para pemimpin negara-negara Dunia

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Ketiga untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan
mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu.

Pembentukan organisasi Gerakan Non Blok dicanangkan dalam
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia 16 September
1961 yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Dalam KTT I tersebut,
negara-negara pendiri GNB berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan
dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik
dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka. Pada KTT I ini juga
ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik
internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen
yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena
Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA
tahun 1955 yang diselenggararakan di Bandung dan menghasilkan Dasa Sila
Bandung yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran
dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Tujuan
GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar. Tujuan ke dalam
yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan
politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan ke luar, yaitu berusaha
meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju perdamaian
dan keamanan dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara
Non Blok menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pokok
pembicaraan utama adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan
dengan tujuan Non Blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-
peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam perjalanan sejarahnya sejak KTT I di Beograd tahun 1961, Gerakan
Non Blok telah 16 kali menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi, yang
terakhir KTT XVI yang berlangsung di Teheran pada Agustus 2012. Indonesia
sebagai salah satu pendiri GNB pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan
KTT GNB yang ke X pada tahun 1992. KTT X ini diselenggarakan di
Jakarta, Indonesia pada 1 September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh
Soeharto. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap
GNB tentang berbagai masalah, seperti hak asasi manusia, demokrasi dan
kerja sama Utara Selatan dalam era pasca Perang Dingin.

KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini
juga dihadiri oleh Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda

Sumber: Deppen, Gambar 6.7 Pelepasan Misi Garuda I Oleh Presiden Soekarno

Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia
memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup
menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu
mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam
hal ini Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan Kontingen Garuda
(KONGA) ke luar negeri. Sampai tahun 2014 Indonesia telah mengirimkan
kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke duapuluh
tiga (XXIII).

Pengiriman Misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari
1957. Pengiriman Misi Garuda dilatarbelakangi adanya konflik di Timur
Tengah terkait masalah nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh
Presiden Mesir Ghamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Sebagai akibatnya,
pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan
tersebut yang berkepentingan dalam masalah Suez. Pada bulan Oktober 1956,
Inggris, Prancis dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir.
Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Dewan Keamanan PBB
turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding.

Dalam Sidang Umum PBB Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson
mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian
di Timur Tengah. Usul ini disetujui Sidang dan pada tanggal 5 November 1956
Sekjen. PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations
Emergency Forces (UNEF). Pada tanggal 8 November Indonesia menyatakan
kesediannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF.

Sebagai pelaksanaanya, pada 28 Desember 1956, dibentuk sebuah pasukan
yang berkuatan satu detasemen (550 orang) yang terdiri dari kesatuan-kesatuan
Teritorium IV/Diponegoro dan Teritorium V/Brawijaya. Kontingen Indonesia
untuk UNEF yang diberi nama Pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur
Tengah pada bulan Januari 1957.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Untuk kedua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen untuk
diperbantukan kepada United Nations Operations for the Congo (UNOC)
sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di
Kongo (Zaire sekarang). Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan
Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang
saudara. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak, maka PBB
membentuk Pasukan Perdamaian untuk Kongo, UNOC. Pasukan kali ini di
sebut “Garuda II” yang terdiri atas Batalyon 330/Siliwangi, Detasemen Polisi
Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda II berangkat dari
Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan
Mei 1961. Tugas pasukan Garuda II di Kongo kemudian digantikan oleh
pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember 1962 sampai bulan
Agustus 1964.

Peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut,
ketika meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.
Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim
pasukannya sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Untuk menjaga
stabilitas politik di kawasan Indocina yang terus bergolak akibat perang
saudara tersebut, PBB membentuk International Commission of Control and
Supervision (ICCS) sebagai hasil dari persetujuan internasional di Paris pada
tahun 1973. Komisi ini terdiri atas empat negara, yaitu Hungaria, Indonesia,
Kanada dan Polandia. Tugas ICCS adalah mengawasi pelanggaran yang
dilakukan kedua belah pihak yang bertikai.

Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai
Pasukan Garuda IV yang berkekuatan 290 pasukan, bertugas di Vietnam dari
bulan Januari 1973, untuk kemudian diganti dengan Pasukan Garuda V, dan
kemudian pasukan Garuda VII. Pada tahun 1975 Pasukan Garuda VII ditarik
dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ke tangan Vietcong (Vietnam Utara
yang komunis).

Pada 1973, ketika pecah perang Arab-Israel ke-4, UNEF diaktifkan lagi
dengan kurang lebih 7000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuanAustralia,
Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panama, Senegal, Ghana dan Indonesia.
Kontingen Indonesia semula berfungsi sebagai pasukan pengamanan dalam
perundingan antara Mesir dan Israel. Tugas pasukan Garuda VI berakhir 23
September 1974 untuk digantikan dengan Pasukan Garuda VIII yang bertugas
hingga tanggal 17 Februari 1975. Selanjutnya Indonesia terus ikut berperan
aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan aktif mengirim pasukan
perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam
memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan
didirikannya Indonesian Peace Security Centre (IPSC/Pusat Perdamaian dan
Keamanan Indonesia) pada tahun 2012, yang didalamnya terdapat unit yang
mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian
dunia (Standby Force).
4. ASEAN

Mengamati Lingkungan

Sumber: http/ymun.yira.org

Gambar 6.8 Foto Bendera Negara-negara Anggota ASEAN

Sumber: Deppen, Gambar 6.9 Foto Suasana Penandatanganan Deklarasi Pembentukan ASEAN di Bangkok

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

Memahami Teks

a. Pembentukan ASEAN
Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa
pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya
membentuk suatu kerja sama regional untuk memperkuat kedudukan
dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal
5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antarmenteri luar
negeri dari lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul
Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina)
dan tuan rumah Thanat Khoman (Thailand). Pada 8 Agustus 1967 para
menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal
sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan
kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi
kerja sama regional yang disebut Association of South East Asian Nations
(ASEAN).

Menurut Deklarasi Bangkok, Tujuan ASEAN adalah:
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan

perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara.
2. Memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara.
3. Memajukan kerja sama aktif dan saling membantu di negara-

negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik,
ilmu pengetahuan dan administrasi.
4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-
fasilitas latihan dan penelitian.
5. Kerja sama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri,
perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan
standar kehidupan rakyatnya.
6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara.
7. Memelihara dan meningkatkan kerja sama yang bermanfaat
dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang
ada. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Dari tujuh pasal Deklarasi Bangkok itu jelas, bahwa ASEAN merupakan
organisasi kerja sama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non
politik dan non militer. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN bukan
merupakan suatu penyimpangan dari kebijakan politik bebas aktif,
karena ASEAN bukanlah suatu pakta militer seperti SEATO misalnya.
ASEAN sangat selaras dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang
mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri, karena terbentuknya
ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas
sosial budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dengan semangat
tanggungjawab bersama dan persahabatan yang akan menjamin bebasnya
kemerdekaan negara-negara anggotanya.

Kerja sama dalam bidang ekonomi juga merupakan pilihan bersama para
anggota ASEAN. Hal itu disadari karena negara-negara ASEAN pada
saat itu adalah negara-negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi.
Meskipun demikian kerja sama dalam bidang lain seperti bidang politik
dan militer tidak diabaikan. Indonesia dan Malaysia misalnya melakukan
kerja sama militer untuk meredam bahaya komunis di perbatasan kedua
negara di Kalimantan. Malaysia dan Thailand melakukan kerja sama
militer di daerah perbatasannya untuk meredam bahaya komunis. Akan
tetapi Deklarasi Bangkok dengan tegas menyebutkan bahwa pangkalan
militer asing yang berada di negara anggota ASEAN hanya bersifat
sementara dan keberadaannya atas persetujuan negara yang bersangkutan.

Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat berbagai
tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri.
Seperti masalah antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah
wilayah di Borneo/Kalimantan Utara. Kemudian persoalan hukuman mati
dua orang anggota marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis
di Malaysia, dan permasalahan minoritas muslim di Thailand Selatan.
Akan tetapi, semua pihak yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan
tersebut dapat meredam potensi konflik yang muncul sehingga stabilitas
kawasan dapat dipertahankan.

Aktivitas ASEAN dalam bidang politik yang menonjol adalah dengan
dikeluarkannya Kuala Lumpur Declaration pada 27 November 1971.
Deklarasi tersebut merupakan pernyataan kelima menteri Luar Negeri
ASEAN yang menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan zone of
peace, freedom and neutrality (ZOPFAN)/Zona Bebas Netral, bebas
dari segala campur tangan pihak luar. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi
ASEAN yang pertama di Bali pada 1976 masalah kawasan Asia Tenggara

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

sebagai wilayah damai, bebas dan netral telah berhasil dicantumkan dalam
“Deklarasi Kesepakatan ASEAN” dan diterima sebagai program kegiatan
kerangka kerja sama ASEAN.

Selain menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dari negara-
negara anggotanya sendiri, seperti potensi konflik yang telah dijelaskan
sebelumnya. Tantangan ASEAN pada awal berdirinya adalah masalah
keraguan dari beberapa negara-negara anggotanya sendiri. Singapura
misalnya, menampakkan sikap kurang antusias terhadap ASEAN,
sementara Filipina dan Thailand meragukan efektivitas ASEAN dalam
melakukan kerja sama kawasan. Hanya Indonesia dan Malaysia yang
menunjukkan sikap serius dan optimis terhadap keberhasilan ASEAN
sejak organisasi tersebut didirikan.

Keraguan beberapa negara anggota ASEAN sendiri dapat dimaklumi
karena pada masa dapat dikatakan sebagai tahap konsolidasi
ASEAN. Pada tahap tersebut secara perlahan rasa solidaritas ASEAN
terus menebal dan hal itu menumbuhkan keyakinan bahwa lemah dan
kuatnya ASEAN tergantung partisipasi negara-negara anggotanya. Pada
perjalanan selanjutnya ASEAN mulai menunjukkan sebagai kekuatan
ekonomi yang mendapat tempat di wilayah Pasifik dan kelompok ekonomi
lainnya di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Eropa dan Jepang.

Bidang sosial dan budaya pun menjadi perhatianASEAN, melalui berbagai
aktivitas budaya diupayakan untuk memasyarakatkan ASEAN terutama
untuk kalangan remaja, seniman, cendikiawan dan berbagai kelompok
masyarakat lainnya di negara-negara anggota. Untuk itu, ASEAN pada
1972 telah membentuk suatu Panitia Tetap Sosial-Budaya.

Perkembangan organisasi ASEAN semakin menunjukkan perkembangan
yang positif setelah dalam KTT pertama di Bali pada 1976 dibentuk
Sekretariat Tetap ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Pada sidang
tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila tanggal 7 Juni 1976,
H.R. Dharsono (Sekretaris Jenderal Nasional ASEAN Indonesia) ditunjuk
sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama.

Pada KTT ASEAN di Bali tahun 1977 telah memperkuat Deklarasi Kuala
Lumpur dan telah berhasil menetapkan prinsip-prinsip program kerja
dalam usaha bersama untuk menciptakan stabilitas politik, memperat kerja
sama ekonomi, sosial dan budaya. KTT Bali telah berhasil menetapkan
cara-cara yang lebih konkret dan terperinci dan usaha-usaha kerja
sama regional ASEAN. Tindak lanjut dari KTT di Bali tersebut adalah
dilakukannya sidang menteri-menteri ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

pada 8-9 Maret 1977 untuk melaksanakan keputusan-keputusan KTT
ASEAN di bidang kerja sama ekonomi. Dalam sidang menteri-menteri
ekonomi tersebut disetujui asas saling membantu antarnegara ASEAN
dalam bidang pangan dan energi, terutama dalam soal pengadaan dan
produksinya.

Secara konkret masing-masing negara ASEAN membangun lima buah
proyek bersama. Kerja sama yang dimaksud adalah koordinasi antara
satu dengan lainnya. Dalam bidang perdagangan telah disepakati untuk
mengambil langkah-langkah bersama guna mengadakan dialog dengan
negara-negara Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara
Timur Tengah, Eropa Timur, Masyarakat Ekonomi Eropa dan berbagai
kelompok negara lainnya.

Kerja sama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan
suatu upaya konkret Indonesia untuk menciptakan stabilitas kawasan.
Indonesia menyadari kenyataan bahwa kerja sama regional itu tidak
akan berhasil meningkatkan kemakmuran nasional dan regional bangsa-
bangsa di Asia Tenggara dengan sebaik-baiknya, jika tidak ada keamanan
dan stabilitas di kawasan tersebut. Itulah sebabnya Indonesia senantiasa
berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian dalam masalah Indocina. Indonesia berpendapat bahwa
penyelesaian Indocina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat
penting artinya dalam rangka memelihara keamanan dan menciptakan
stabilitas di Asia Tenggara.

Indonesia berpandangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara paling
berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keamanan
di kawasannya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara harus
mencegah dan menghalau setiap campur tangan asing yang negatif dalam
segala bentuk dan manifestasinya.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia bisa dikatakan adalah
pemimpin ASEAN, kebijakan-kebijakan ekonomi ASEAN sangat
tergantung dari cara Indonesia bersikap. Peran sebagai pemimpin ASEAN
sempat memudar saat terjadi krisis ekonomi karena Indonesia sedang
mengalami masalah ekonomi dalam negeri dan situasi politik yang belum
stabil dalam rangka menuju demokratisasi. Indonesia kembali berperan di
era pemerintahan Presiden SBY, melalui momentum terpilihnya Indonesia
sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011. Indonesia mulai mengarahkan
ASEAN untuk mencapai suatu komunitas ekonomi yang kokoh di tahun
2015. Indonesia mengarahkan capaian implementasi Piagam ASEAN dan
Cetak Biru Komunitas ASEAN 2015.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

b. Pembentukan Komunitas ASEAN

Setelah berakhirnya Perang Dingin pada dekade 80-an, isu-isu ideologi
yang mengungkung dunia dan demikian halnya dengan ASEAN mulai
tersingkirkan, dan kerja sama kawasan semakin intensif dan menyeluruh
dalam berbagai bidang. Dalam upaya menempa integrasi dan kerja sama
yang lebih kuat di antara negara-negara anggota. ASEAN bersepakat untuk
mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk
suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil
dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang
dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN
2020 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN
pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur tanggal
15 Desember 1997. Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan tersebut,
ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali
tahun 2003 yang menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN
Community).

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu Komunitas Politik-
Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC),
Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC),
Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/
ASCC). Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik
dan Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan
dua pilar lainnya.

Pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep
Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga
Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar yang
merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan pembentukan
Komunitas ASEAN. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga Rencana
Aksi Komunitas ASEAN ke dalam Vientiane Action Programme (VAP)
sebagai landasan program jangka pendek–menengah untuk periode 2004–
2010.

Upaya kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN semakin kuat
dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan
Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 (Cebu Declaration
on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by
2015) oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu,
Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya Deklarasi
tersebut, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan
Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

Seiring dengan upaya perwujudan Komunitas ASEAN, ASEAN juga
menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi
landasan dalam penguatan kerja sama. Dalam kaitan ini, proses penyusunan
PiagamASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan Kelompok
Ahli (Eminent Persons Group/EPG) dan kemudian dilanjutkan oleh
Gugus Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task Force) untuk melakukan
negosiasi terhadap draf Piagam ASEAN.

Pada usia ke-40 tahun ASEAN, para Kepala Negara/Pemerintahan
ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura bulan November 2007
telah menandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang mengubah
ASEAN dari organisasi yang longgar (loose association) menjadi
organisasi yang berdasarkan hukum (rules-based organization) dan
menjadi subjek hukum (legal personality).

Piagam ASEAN mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008
setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada
Sekretaris Jenderal ASEAN. Peresmian mulai berlakunya Piagam
ASEAN tersebut dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
di Sekretariat ASEAN. Untuk Indonesia, pemberlakuan Piagam ASEAN
ini disahkan melalui Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(Charter of The Association of Southeast Asian Nations). Implementasi
Piagam ASEAN mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin,
Thailand, pada tanggal 28 Februari–1 Maret 2009.

Piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN yang mengubah ASEAN dari
sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi internasional
yang memiliki dasar hukum yang kuat, dengan aturan yang jelas, serta
memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ASEAN
ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November
2007 di Singapura oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota
ASEAN.

Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 15 Desember
2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen
pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu,
Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008.
Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua
perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN.

Piagam ASEAN berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum
dan kelembagaan bagi ASEAN. Kedua hal tersebut memperkuat ikatan
kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com

terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomis, dan dapat bertanggung
jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat
ini dan saat mendatang secara efektif.

Dalam Piagam ASEAN tersebut tercantum ketetapan ASEAN untuk
membentuk komunitas ASEAN tahun 2015. Komunitas ASEAN tersebut
terdiri atas 3, pilar yaitu Komunitas Politik KeamananASEAN, Komunitas
Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Komunitas ASEAN adalah wadah untuk lebih mempererat integrasi
masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandang keterbukaan
dalam menyikapi perkembangan dunia. Gagasan pembentukan komunitas
ASEAN itu dicetuskan pada tahun 1997 dalam visi ASEAN 2002 dan
dikukuhkan pada tahun 2003 pada KTT ke-9 di Bali. Pilar komunitas
ASEAN adalah tiga pilar dalam membangun komunitas ASEAN, yaitu
pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya. Masing-
masing pilar memiliki bidang kerja sama antarnegara anggota ASEAN.

Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN menangani peningkatan
kerja sama di bidang politik dan keamanan untuk memelihara perdamaian
serta memajukan nilai Hak Asasi Manusia dan demokratisasi di kawasan
ASEAN. Komunitas Politik Keamanan itu bersifat terbuka, berdasarkan
pendekatan keamanan menyeluruh, dan tidak membentuk suatu pakta
pertahanan militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Penggagas
Komunitas Politik Keamanan ASEAN adalah Indonesia. Indonesia juga
memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan
ASEAN yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos,
November 2004.

Pilar Ekonomi. Komunitas Ekonomi ASEAN/ (KEA) / ASEAN Economic
Community (AEC) ialah komunitas yang bekerja sama dalam upaya
memperdalam dan memperluas ekonomi terpadu di kawasan ASEAN dan
dengan kawasan di luar ASEAN. KEA bertujuan membentuk ASEAN
sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang lebih dinamis
dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta berupaya
mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan
kawasan di luar ASEAN.

Pilar Sosial-Budaya. Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan
sebuah wadah untuk memperkuat keterpaduan ASEAN. Kerja sama itu
bertujuan untuk memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan,
dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN. Kerja sama sosial
budaya ASEAN mencakup bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan,
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana Kelas XII SMA/MA

Di unduh dari : Bukupaket.com

alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan
masyarakat dari kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan,
penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian
publik.
Komunitas ASEAN berpusat pada masyarakat untuk penguatan
kesetiakawanan dan persatuan dalam perbedaan ciri-ciri kebudayaan
antarnegara anggota ASEAN. Persatuan dan kesetiakawanan tersebut
dibangun melalui penguatan identitas bersama dan pembangunan
masyarakat yang saling peduli, berbagi, dan harmonis.
ASEAN juga bertekad untuk memperkuat persatuan dan saling
pengertian terhadap perbedaan kebudayaan, sejarah, agama, dan peradaban.
Pada 22 November negara anggota ASEAN menandatangani
deklarasi komunitas ASEAN. Selanjutnya, pada 13 November 2017 para
pemimpin tingkat tinggi ASEAN meluncurkan Masterplan Konektivitas
ASEAN 2025.

5. Organisasi Konferensi Islam

Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah organisasi internasional yang
anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini
didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) negara-negara Islam di Rabat Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari
Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya
organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsho yang terletak di
kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran
tersebut menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam.
Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan
menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka
mengusahakan pembebasan Al-Quds. Pada awalnya OKI mempunyai 25
anggota dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 57 negara anggota serta
sejumlah negara pengamat, antara lain Bosnia Herzegovina, Republik Afrika
Tengah, Pantai Gading, dan Thailand.

OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam,
penghormatan pada Piagam PBB dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah
diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI yaitu; meningkatkan
solidaritas Islam serta mengkordinasikan kerja sama politik, ekonomi, dan
sosial budaya antarnegara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian
dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan
membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan
berdaulat, dan bekerjasama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala
bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling
pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain.

Sejarah Indonesia Di unduh dari : Bukupaket.com